Cari Katalog Buku

Silahkan cari katalog buku yang Anda butuhkan

Koleksi Buku Terbaru

Silahkan pilih koleksi buku terbaru kami

HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM
PERKEMBANGAN RINGKAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA
TAKWA SEBAGAI DASAR PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI
ADAT EN ISLAMIETISCHE PLICHTENLEER IN INDONESIE
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (HUKUM ISLAM I)
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA
HUKUM ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH
HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
HUKUM PEMBUKTIAN DI PERADILAN AGAMA
HUKUM KEWARISAN BILATERAL MENUTUR QUR'AN DAN HADITH
ISLAMOLOGI (DINUL ISLAM)
DOKUMEN SITUASI DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
DOKUMEN SITUASI DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JAWA TENGAH
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERATURAN TENTANG GRASI
POLA-POLA TENTANG PENYEMPURNAAN PEMBINAAN PERADILAN
PERKEMBANGAN DELIK-DELIK KHUSUS DI INDONESIA
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA
TINJAUAN BEBERAPA PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DARI SEGI HUKUM PERKAWINAN ISLAM
PERADILAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
BEBERAPA HAL TENTANG PERADILAN AGAMA & BIDANGNYA
TAKWA SEBAGAI DASAR PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI
POKOK-POKOK HUKUM ISLAM II
SIFAT MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN PIDANA
PEMBERANTASAN KEDJAHATAN DI IINGGRIS DAN INDONESIA
SUATU REORIENTASI DALAM HUKUM PIDANA
MASALAH PIDANA MATI
BEBERAPA CATATAN SEKITAR PERBUATAN DAN KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA
POTENSI KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA
BEBERAPA ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1971
PERMASALAHAN DALAM BIDANG HUKUM PIDANA, PERDATA DAN DAGANG
LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
TEOTI-TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA
HIMPUNAN TANYA-JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA
PERKEMBANGAN MACAM-MACAM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA
PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING)
TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP
PENERAPAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
HUKUM DAN HUKUM PIDANA
HUKUM PIDANA ADAT
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN PENGERTIAN DAN PENERAPANNYA
PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PERTUMBUHAN HUKUM PENYIMPANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA
PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA KHUSUS
HUKUM PIDANA DELIK-DELIK PERCOBAAN DELIK-DELIK PENYERTAAN
PERLAKUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
HUKUM-HAKIM PIDANA
HERZIENING GANTI RUGI SUAP PERKEMBANGAN DELIK
PENGANTAR PSYCHOLOGI KRIMINAL
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
NATKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM PIDANA UNTUK MAHASISWA DAN PRATIKSI
MASALAH PEMBERIAN PIDANA DALAM TEORI DAN PRAKTEK PERADILAN
NARKOTIKA DAN REMAJA
JAKSA DAN HAKIM DALAM PROSES PIDANA
HUKUM ADAT INDONESIA PERKEMBANGANNYA DARI MASA KE MASA
PEDOMAN DASAR PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN SUPLEMEN
KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM (OPEN BARE ORDE)
EFEKTIVIKASI HUKUM DAN PERAN SAKSI
PERTUMBUHAN HUKUM PENYIMPANGAN DI LUAR HUKUM PIDANA
PERKEMBANGAN MACAM-MACAM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA DARI DELIK JABATAN KE TINDAK PIDANA KORUPSI
KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA KRIMINOLOGI
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT
KORUPSI DI INDONESIA MASALAH DAN PEMCAHANNYA
DELIK-DELIK PERS DI INDONESIA
HUKUM DAN LOGIKA
ETIKA PROFESI HUKUM
KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG MERUGIKAN DAN MEMBAHAYAKAN NEGARA
HUKUM PIDANA EKONOMI
BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA
PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA
BEBERAPA CATATAN SEKITAR PERBUATAN DAN KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA
ANCAMAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
SEGI LAIN HUKUM PIDANA
DARI LEMBARAN KEPUSTAKAAN HUKUM PIDANA
PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
TINDAK PIDANA EKONOMI PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN
BEBERAPA ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF
DELIK-DELIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT)
HUKUM PIDANA KUMPULAN KARANGAN ILMIAH
KEJAHATAN BISNIS (ORIENTASI DAN KONSEPSI)
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
ASPEK-ASPEK PIDANA DIBIDANG KOMPUTER
HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT
WAJAH HUKUM PIDANA PERS
PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGUNGAN JAWAB PIDANA DUA PENGERTIAN DASAR DALAM HUKUM PIDANA
PIDANA MATI DI INDONESIA DI MASA LALU, KINI DAN DI MASA DEPAN
SUMBER-SUMBER HUKUM POSITIP
SEGI-SEGI KEPIDANAAN DALAM KEPEGAWAIAN INDONESIA
KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TEOTI-TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA
SEGI-SEGI HUKUM MASALAH PENYELUDUPAN
RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
SEKITAR MASALAH KORUPSI ASPEK NASIONAL DAN ASPEK INTERNASIONAL
HUKUM PIDANA DI BIDANG EKONOMI
KAMUS KRIMILNOLOGI
KAMUS UMUM BELANDA-INDONESIA
KAMUS HUKUM EDISI LENGKAP BAHASA BELANDA INDONESIA INGGRIS
ENSIKLOPEDIA HUKUM ADAT DAN ADAT BUDAYA INDONESIA
KAMUS HUKUM
KAMUS HUKUM
BAHASA HUKUM INDONESIA
ENSIKLOPEDIA MENEJEMEN
ISTILAH DAN PERIBAHASA HUKUM BAHASA LATIN
KAMUS AGRARIA
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KELUARGA TAHUN 1985
HIMPUNAN ORANG-ORANG YANG MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KELUARGA TAHUN 1986
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU VI
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU VI
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU IV
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU V
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN NAMA-NAMA ORANG YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN NAMA-NAMA ORANG YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN NAMA-NAMA ORANG YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KELUARGA TAHUN 1993-1994
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KELUARGA TAHUN 1995-1996
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KELUARGA TAHUN 1991-1992
PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  TAHUN 1989-1993
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG NAMA-NAMA ORANG YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG NAMA-NAMA ORANG YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KELUARGA TAHUN 1997/1998
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU VII
HIMPUNAN ORANG-ORANG YANG MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA TAHUN 1982
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA TAHUN 1981
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU III
HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN INDONESIA
PERUNDANG-UNDAGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
TAFSIRAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
WARGA NEGARA DAN ORANG ASING BERIKUT PERATURAN-PERATURAN DAN CONTOH-CONTOH
EKSIKLOPEDI ADMINISTRASI
HUKUM DAGANG INDONESIA DJILID I (BAGIAN PERTAMA)
HUKUM PAILIT 1998 DALAM TEORI DAN PRAKTEK
KOMENTAR ATAS PERATURAN KEPAILITAN
HUKUM ORANG DAN KELUARGA
JAMINAN-JAMINAN UNTUK PEMBERIAN KREDIT MENURUT HUKUM INDONESIA
PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSE AKTA SERTA PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE
SEGI-SEGI HUKUM HAK INTELEKTUAL
ASPEK-ASPEK HUKUM DAN POTENSI DASAR MODAL DI INDONESIA
ARBITRASE BANK DUNIA TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN JURISPRUDENSI INDONESIA
HUKUM ASURANSI INDONESIA
HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI INDONESIA
KOMPILASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, PATEN, MEREK DAN TERJEMAHAN KONVENSI-KONVENSI DI BIDANG (HAKI)
BUNGA RAMPAI HUKUM LAUT
ARBITRASE PERDAGANGAN
BANTUAN HUKUM SUATU TINJAUAN SOSIO YURIDIS
SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARKAT
SOSIOLOGI HUKUM
KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM BAGI KALANGAN HUKUM
SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASALAH-MASALAH SOSIAL
TEORI SOSIOLOGI TENTANG PRIBADI DALAM MASYARAKAT
BEBERAPA ASPEK PATOLOGI SOSIAL
BEBERAPA ASPEK SOSIO YURIDIS MASYARAKT
FUNGSIONALISME DAN TEORI KONFLIK DALAM PERKEMBANGAN SOSIOLOGI
PERSEPSI SOSIAL MENGENAI PERILAKU MENYIMPANG
FUNGSI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL
PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM
MENGENAL SOSIOLOGI HUKUM
PERUBAHAN SOSIAL DAN TANGGAPAN MANUSIA
HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL
BANTUAN HUKUM SUATU TINJAUAN SOSIO YURIDIS
PERUBAHAN SOSIAL DAN TANGGAPAN MANUSIA
KEJAHATAN, PENJAHAT DAN REAKSI SOSIAL
PEMANFAATAN ILMU-ILMU SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM
DISIPLIN HUKUM DAN DISIPLIN SOSIAL
SOSIOLOGI UNTUK MASYARAKAT INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOCIO LEGAL PENDIDIKAN HUKUM NON FORMAL
MENTJARI BENTUK DAN SISTIM HUKUM PERDJANDJIAN NASIONAL KITA
PENGANTAR SOSIOLOGI DAN PERUBAHAN SOSIAL
KEADILAN HUKUM DALAM BERBAGAI ASPEK HUKUM NASOINAL
HUKUM DAN MASYARAKAT
HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
MASALAH KEBEBASAN HAKIM DALAM MENANGANI SUATU PERKARA PIDANA
MENEMUKAN HUKUM MELALUI TAFSIF DAN FAKTA
PENATARAN HAKIM 1979/1980
HAKIM DAN PENEGAKAN HUKUM
BERBAGAI SEGI HUKUM DAN PERKEMBANGANYA DALAM MASYARAKAT
SEMINAR PERKEMBANGAN DELIK-DELIK KHUSUS DALAM MASYARAKAT YANG MENGALAMI MODERNISASI
HUKUM-HAKIM PIDANA
BEBERAPA PEDOMAN PEMIDANAAN DAN PENGAMATAN NARAPIDANA
PENGANTAR TINDAK PIDANA EKONOMI INDONESIA
PENGERTIAN SERTA SIFATNYA MELAWAN HUKUM BAGI TERJADINYA TINDAK PIDANA
KEJAHARTAN KORPORASI
APAKAH THE RULE OF LAW ITU
ASPEK-ASPEK PIDANA DI BIDANG EKONOMI
STELSEL PIDANA INDONESIA
HERZIENING GANTI RUGI SUAP PERKEMBANGAN DELIK
MENGURUS KEJAHATAN PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
JALANNYA PERADILAN PRANCIS LEBIH CEPAT DARI PERADILAN KITA
SEGI-SEGI HUKUM MASALAH PENYELUDUPAN
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERBANKAN
KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA
PERTANGUNG JAWABAN DALAM HUKUM PIDANA
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
PERMASALAHAN DALAM BIDANG HUKUM PIDANA, PERDATA DAN DAGANG
PERADILAN KONEKSITAS DI INDONESIA SUATU TINJAUAN RINGKAS
PERLAKUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
KEMERDEKAAN HAKIM KEPUTUSAN BEBAS MURNI (ARTI DAN MAKNA)
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
ASPEK-ASPEK PIDANA DI BIDANG EKONOMI
FILSAFAT PANCASILA, P-4 DAN ASPEK PENGALAMANNYA, GBHN.
SIFAT MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN PIDANA
KAPITA SELEKTA TINDAK PIDANA KORUPSI
EKONOMI INDONESIA MENHADAPI PELITA IV
HUKUM NARKOTIKA INDONESIA
TINDAK PIDANA SUBVESRI SUATU TINJAUAN YURIDIS
FILSAFAT MANUSIA/ANTROPOLOGI KEFILSAFATAN: POTENSI PENANGANAN MASALAH
SUATU TINJAUAN RINGKAS SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
TEORI-TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA
PEMBANGUNAN POLITIK DAN PERUBAHAN POLITIK
TINDAK PIDANA EKONOMI PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN
FILSAFAT KOSMOLOGI/FILSAFAT ALAM SEMESTA
KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PERANAN PSIKOLOGI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
MAHKAMAH AGUNG PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA SUATU STUDI PERBANDINGAN
DELIK PENYELUDUPAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1971
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM PIDANA UNTUK MAHASISWA DAN PRAKTISI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
UNDANG-UNDANG HUKUM PERBURUHAN
HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA
HUKUM KETENAGAKERJAAN KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERA
HUKUM PERBURUHAN BIDANG ANEKA PUTUSAN (P4)
MASALAH SENGKETA PERUMAHAN DALAM PRAKTEK
POKOK-POKOK HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
HUKUM PERURUHAN BIDANG KESEHATAN KERJA (PERLINDUNGAN BURUH)
HUKUM PERBURUHAN BIDANG ANEKA PUTUSAN (P4)
PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
PEDOMAN PELAJARAN TATA HUKUM INDONESIA
PENGANTAR PERBANDINGAN ANTAR HUKUM TATA NEGARA
KETATANEGARAAN REPUBLIK INONESIA
ANEKA HUKUM  BISNIS
SELAYANG PANDANG TENTANG SUMBER-SUMBER HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA
BEBERAPA PROBLEMA HUKUM PADA UMUMNYA DAN HUKUM TATA NEGARA PADA KHUSUSNYA
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI SUATU NEGARA
KETATANEGARAAN REPUBLIK INONESIA
SEGI HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA-NEGARA ASEAN
MASALAH KETATANEGARAAN INDONESIA DEWASA INI
PENGANTAR PERBANDINGAN ANTAR HUKUM TATA NEGARA
PERATURAN TATA PEMERINTAHAN INDONESIA
ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA
SISTEMATIKA HUKUM TATANEGARA
SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA-NEGARA ASEAN
MASALAH KENEGARAAN
SEDIKIT TENTANG SISTIM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
ANEKA MASALAH HUKUM TATA NEGARA R. I.
PERGESERAN GARIS POLITIK DAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PEMERINTAH DAERAH
HUKUM TATANEGARA SIFAT SERTA TATA CATA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
HUKUM TATA NEGARA PERBANDINGAN
BUNGA RAMPAI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
MASALAH KETATANEGARAAN INDONESIA DEWASA INI
GARIS BESAR HUKUM TATA NEGARA HINDIA BELANDA
MASALAH KENEGARAAN
HUKUM TATA NEGARA PERBANDINGAN
MASALAH PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN KEDUDUKAN TANAH WAKAF DI NEGARA KITA
TINJAUAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA
KONVESRI HAK-HAK ATAS TANAH
HUMPUNAN PERATURAN HUKUM AGRARIA
BEBERAPA MASALAH PENGUASAAN TANAH DI BERBAGAI MASYARAKAT SEDANG BERKEMBANG
HUKUM PERDATA HAK JAMINAN ATAS TANAH
UNDANG-UNDANG AGRARIA INDONESIA
PERATURAN AGRARIA 1979-1980
PRAKTEK PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT
PRONA
SRBA-SERBI HUKUM AGRARIA
KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
ASPEK-ASPEK HUKUM OTONOMI DAERAH
BERAKHIRNYA HAK HAK ATAS TANAH MENURUT SISTEM UUPA (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)
BEBERAPA CATATAN TENTANG HUKUM JAMINAN DAN HAK-HAK JAMINAN ATAS TANAH
TEBARAN PIKIRAN MENGENAI HUKUM AGRARIA
KUMPULAN TULISAN TENTANG HUKUM TANAH
POLITIK HUKUM DAN PEMBANGUNAN AGRARIA DI INDONESIA
LANDERFORM DI INDONESIA SUATU STUDI PERBANDINGAN
BUNGA RAMPAI HUKUM AGRARIA SERTA LANDREFORM BAGIAN I
PENCABUTAN HAK MILIK DALAM STRUKTUR TATA BINA KOTA
SENDI-SENDI HUKUM AGARIA
BEBERAPA PELAKSANAAN KEGIATAN DARI UUPA
SEDIKIT SEJARAH PERKEMBANGAN HAK-HAK SUKU MELAYU ATAS TANAH DI SUMATERA TIMUR
PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
STRUKTUR PEMILIKAN TANAH DI INDOBESIA
BEBERAPA ASPEKTA TENTANG HUKUM AGRARIA SERI HUKUM AGRARIA V
PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH SUATU STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PERTANAHAN INDONESIA
BEBERAPA PEMIKIRAN KEARAH PEMBAHARUAN HUKUM TANAH
MASALAH PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN PEMBEBASAN TANAH DI INDONESIA
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENTANG MASALAH AGRARIA, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI
ANEKA MASALAH HUKUM AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA SERI HUKUM AGRARIA II
MASALAH AGRARIA BERIKUT PERATURAN-PERATURAN DAN TJONTOH-TJONTOH
SEKILAS TENTANG JUAL BELI TANAH (BERIKUT PERATURAN-PERATURANNYA)
VICTIMOLOGI KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH
TANYA JAWAB HUKUM AGRARIA
HAK ANDA ATAS TANAH
KAMUS AGRARIA
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ATAS TANAH
PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN TATA CARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEKILAS TENTANG JUAL BELI TANAH (BERIKUT PERATURAN-PERATURANNYA)
POLITIK PERTANAHAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UUPA
TAFSIRAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
BERAKHIRNYA HAK HAK ATAS TANAH MENURUT SISTEM UUPA (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)
BEBERAPA MASLAH DALAM UUPA
KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN AGRARIA INDONESIA
TENTANG DAN SEKITAR UUPA
BUNGA RAMPAI HUKUM AGRARIA SETA LANDREFORM BAGIAN III
WAWASAN NUSANTARA (DALAM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) BUKU III
HUKUM DAN KEBEBASAN PERS
MASALAH TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
SERBA-SERBI POLITIK DAN HUKUM
SERBA-SERBI POLITIK DAN HUKUM
PSIKIATER DAN PENGADILAN
ASIAN-AFRICAN IDENTITY IN WORLD AFFAIRS
HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN STRUKTUR-STRUKTUR DALAM MASYARAKAT INDONESIA
WAWASAN NUSANTARA (DALAM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) BUKU III
HUKUM BISNIS DALAM TEORI DAN PRAKTEK BUKU KETIGA
HUKUM DAGANG
PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 2
HUKUM KOPERASI
HUKUM BISNIS DALAM TEORI DAN PRAKTEK BUKU KETIGA
PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 2
HUKUM PENCEMARAN LAUT TRANSNASIONAL
PERUSAHAAN PERUSAHAAN PEMERINTAH DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERUSAHAAN
MENGENAL HAK CIPTA INDONESIA BEWSERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
WAWASAN NUSANTARA DALAM GEJOLAK TEKNOLOGI DAN KONSTITUSI LAUT & SEMODERA BUKU V
HUKUM DAGANG INDONESIA JILID I (BAGIAN KEDUA)
HUKUM MEREK INDONESIA
HUKUM DAGANG INDONESIA DJILID I (BAGIAN PERTAMA)
HUKUM DAGANG INDONESIA DJILID I (BAGIAN KEDUA)
BEBERAPA ASPEKTA TENTANG HUKUM PERTANGGUNGAN DJIWA DI INDONESIA
ALASAN-ALASAN PERCERAIAN MENURUT U.U. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
HUKUM WARIS TESTAMENTER
ADOPSI SUATU TINJAUAN DARI TIGA SISTEM HUKUM
ASPEK-ASPEK HUKUM PERIKATAN NASIONAL
HUKUM HARTA PERKAWINAN
PENELITIAN HUKUM ADAT TENTANG WARISAN, HARTA SERIKAT DAN ANAK ANGKAT
SURAT GUGAT DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA
HUKUM ORANG DAN KELUARGA
HUKUM JAMINAN, HAK-HAK JAMINAN KEBENDAAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PETUNJUK PELAKSANAANNYA
HUKUM PERKREDITAN KONTEMPORER
POKO-POKOK HUKUM PERIKATAN
HUKUM PERIKATAN, PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN BUKU I
HUKUM BANGUNAN DASAR-DASAR HUKUM DALAM PROYEK DAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM HARTA KEKAYAAN
HUKUM WARIS TANPA WASIAT
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALSAN (BARU)
ASPEK-ASPEK HUKUM PERIKATAN NASIONAL
HUKUM PERJANJIAN KERJA
MENTJARI BENTUK DAN SISTIM HUKUM PERDJANDJIAN NASIONAL KITA
HUKUM BISNIS DALAM TEORI DAN PRAKTEK BUKU KETIGA
HUKUM PENGANGKUTAN DARAT, LAUT, DAN UDARA
HUKUM MEREK INDONESIA
WAWASAN NUSANTARA DALAM KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982 BUKU VIII
HUKUM UDARA, ANGKUTAN UDARA DAN HUKUM ANGKASA
HUKUM PENCEMARAN LAUT TRANSNASIONAL
ANEKA HUKUM ARBITRASE (KE ARAH HUKUM ARBITRASE INDONESIA YANG BARU)
KAWIN LARI DAN KAWIN ANTAR AGAMA
LAUT, TERITORIAL PERAIRAN INDONESIA
PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (1997)
HUKUM WARIS INDONESIA MENURUT PERUNDANGAN, HUKUM ADAT, HUKUM AGAM HINDU-ISLAM
SKETSA ASAS HUKUM LAUT
LAUT, TERITORIAL PERAIRAN INDONESIA
HUKUM DAGANG TENTANG SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM PERTANGGUNGAN DAN PERKEMBANGANNYA
HUKUM PERTANGGUNGAN DAN PERKEMBANGANNYA
HUKUIM JAMINAN, HAK-HAK JAMINAN PRIBADI
BEBERAPA MASALAH TRANSNASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA
PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA
CESSIE, SUBROGATIE, NOVATIE, KOMPENSATIE, & PERCAMPURAN HUTANG
PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSE AKTA SERTA PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE
HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA
OBLIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
HAK MILIK INTELEKTUAL INDONESIA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL : TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY (1994)
LAUT, TERITORIAL PERAIRAN INDONESIA
BEBERAPA ASPEK TENTANG HUKUM PERTANGGUNGAN JIWA DI INDONESIA
PERJANJIAN KREDIT BANK
PERBANKAN DAN MASALAH KREDIT SUATU TINJAUAN YURIDIS
POKOK-POKOK HUKUM PERINDUSTRIAN DI INDONESIA
PERUSAHAAN PERUSAHAAN PEMERINTAH DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERUSAHAAN
BEBERAPA MASALAH TRANSNASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
HAK MILIK INTELEKTUAL KHUSUSNYA PATEN DAN MEREK
HUKUM PERKUMPULAN PERSEROAN DAN KOPERASI DI INDONEISA
RAHASIA BANK (KETENTUAN DAN PENERAPANNYADI INDONESIA)
HUKUM PERTANGGUNGAN DAN PERKEMBANGANNYA
SERI HUKUM DAGANG HUKUM PERTANGGUNGAN (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran Dan Jiwa)
FAILLISSEMENT (Kefailitan)
BEBERAPA ASPEK HUKUM DAGANG DI INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN
BEBERAPA ASPEK HUKUM DAGANG DI INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN
ARBITRASE DAGANG INTERNASIONAL
HUBUNGAN BANK DAN NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN DAN DEPOSITO
ASURANSI KEBAKARAN
PENGERTIAN POKOK HUKUM PERUSAHAAN BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
HUKUM JAMINAN, HAK-HAK JAMINAN KEBENDAAN
HUKUM PERTANGGUNGAN LAUT
MASALAH-MASLAH DALAM JOINT VENTURES ANTARA MODAL ASING DAN MODAL INDONESIA
PENGERTIAN-PENGERTIAN ELEMENTER BAB-BAB HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PROSPEK BUMN DAN KEPENTINGAN UMUM
HUKUIM JAMINAN, HAK-HAK JAMINAN KEBENDAAN
KOMPILASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, PATEN, MEREK DAN TERJEMAHAN KONVENSI-KONVENSI DI BIDANG (HAKI)
ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN BEBAS
IKHTISAR HUKUM PERSEROAN BERBAGAI NEGARA PENTING BAGI INDONESIA
SEMINAR MEMBENAHI PERILAKU PELAKU BISNIS MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
HUKUM ASURANSI
GANTIRUGI INTERNASIONAL PENCEMARAN MINYAK DI LAUT
HUKUM DAGANG INTERNASIONAL
WAWASAN NUSANTARA DALAM GEJOLAK TEKNOLOGI DAN KONSTITUSI LAUT & SEMODERA BUKU V
MASALAH TANAH DALAM PEMBANGUNAN
HAK MILIK INTELEKTUAL KHUSUSNYA HAK CIPTA
HUKUM PERTANGGUNGAN DAN PERKEMBANGANNYA
PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (1997)
ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL
HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI INDONESIA
URAIAN PERATURAN PELAKSANAAN U.U. PERKAWINAN
HUKUM ORANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
HUKUM ORANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
KREDIT PERBANKAN SUATU TINJAUAN YURIDIS
FIDUCIA SEBAGAI JAMINAN UNSUR-UNSUR PERIKATAN
KUMPULAN KARANGAN HUKUM PERIKATAN, ARBITRASE DAN PERADILAN
PERJANJIAN PEMBORONGAN
HUKUM PERIKATAN PERIKATAN PADA UMUMNYA
ASPEK-ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA
MENTJARI BENTUK DAN SISTIM HUKUM PERDJANDJIAN NASIONAL KITA
HUKUM PERDATA TENTANG PERSETUJUAN-PERSETUJUAN TERTENTU
HUKUM PERDATA IA
PENTJAHARIAN BERSAMA SUANI ISTERI
HUKUM KEKELUARGAAN NASIONAL
HUKUM PERDATA DAN DAGANG INTERNASIONAL
PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
HUKUM HARTA PERKAWINAN
ADOPSI SUATU TINJAUAN DARI TIGA SISTEM HUKUM
PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA/ADAT SEJAK TAHUN 1960
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
HUKUM WARIS DAN SISTEM BILATERAL
HUKUM PERIKATAN PERIKATAN PADA UMUMNYA
KAWIN LARI DAN KAWIN ANTAR AGAMA
POKOK-POKOK HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA
DASAR-DASAR HUKUM WARIS DI INDONESIA
STUDI KASUS HUKUM WARIS
PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA
INTISARI HUKUM WARIS INDONESIA
HUKUM WARIS
INTISARI HUKUM WARIS INDONESIA
INTISARI HUKUM WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK
GROSSE AKTA DALAM PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI
HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA
ASPEK-ASPEK HUKUM PERIKATAN NASIONAL
HUKUM HARTA KEKAYAAN
ASAS-ASAS HUKUM PERDJANDJIAN
BAB-BAB TENTANG HYPOTHEEK
ALASAN-ALASAN PERCERAIAN MENURUT U.U. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
SEGI-SEGI HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN
GROSSE AKTA DALAM PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI
HUKUM PERKREDITAN KONTEMPORER
POKOK-POKOK HUKUM PERTANGGUNGAN
HUKUM PERJANIAN
POKOK-POKOK HUKUM PERIKATAN
LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN PESAWAT UDARA INDONESIA DITINJAU DARU HUKUM UDARA
STUDI KASUS HUKUM WARIS
PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI SEGI HUKUM
HUKUM PERJANJIAN KERJA
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
HUKUM WARIS TESTAMENTER
HUKUM PERIKATAN, PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN BUKU II
BABA-BAB TENTANG CREDIETVERBAND, GADAI & FIDUCIA
HUKUM PERDATA TENTANG PERSETUJUAN-PERSETUJUAN TERTENTU
HUKUM HARTA PERKAWINAN
KUMPULAN KARANGAN HUKUM PERIKATAN, ARBITRASE DAN PERADILAN
INTISARI HUKUM WARIS INDONESIA
INTISARI HUKUM WARIS INDONESIA
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
HUKUM PERDATA ISLAM
INTISARI HUKUM KELUARGA
SERIAL HUKUM PERDATA BUKU II KOMPILASI HUKUM JAMINAN
MASALAH ITIKAD BAIK DALAM KUH PERDATA
MENCARI SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL
MENCARI SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL
BEBERAPA HAL TENTANG BURGERLIJK WETBOEK
HUKUM ORANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
HUKUM PERTANGGUNGAN DAN PERKEMBANGANNYA
BEBERAPA AZAS PEMBUKTIAN DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK
HUKUM PEMBUKTIAN
HUKUM PERJANJIAN
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ATAS TANAH
BAHASA HUKUM INDONESIA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PERBANKAN DAN MASALAH KREDIT SUATU TINJAUAN YURIDIS
PENGERTIAN-PENGERTIAN ELEMENTER HUKUM PERJANJIAN PERDATA
SEGI-SEGI HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN
HUKUM WARIS DAN SISTEM BILATERAL
INTISARI HUKUM KELUARGA
HUKUM WARIS TANPA WASIAT
PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA/ADAT SEJAK TAHUN 1960
BEBERAPA MASALAH PELAKSANAAN LEMBAGA JAMINAN KHUSUSNYA FIDUCIA DI DALAM PRAKTEK
HUKUM JAMINAN DI INDONESIA POKOK-POKOK HUKUM JAMINAN DAN JAMINAN PERORANGAN
HUKUM TANAH JAMINAN UUPA BAGI KEBERHASILAN PENDAYAGUNAAN TANAH
PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERLANDASKAN HUKUM ADAT
HUKUM ADAT BALI & LOMBOK DALAM YURISPRUDENSI INDONESIA
HUKUM PERDATA ADAT DJAWA BARAT
HUKUM KEWARISAN HINDU YANG DIRESEPIR KEDALAM HUKUM ADAT DI BALI DAN LOMBOK
PENELITIAN HUKUM ADAT TENTANG TANAH
PENELITIAN HUKUM ADAT TENTANG WARISAN, HARTA SERIKAT DAN ANAK ANGKAT
PENELITIAN HUKUM ADAT TENTANG WARISAN
PENELITIAN HUKUM ADAT TENTANG WARISAN
HUKUM WARIS INDONESIA MENURUT PERUNDANGAN, HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA HINDU-ISLAM
ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT
KAMUS HUKUM ADAT
ENSIKLOPEDIA HUKUM ADAT DAN BUDAYA INDONESIA
SEJARAH HUKUM ADAT INDONESIA
PENGERTIAN HUKUM ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
BIBLIOGRAFI HUKUM ADAT INDONESIA (AKHIR ABAD XIX-1975)
HUKUM PERDATA ADAT DJAWA BARAT
HUKUM PERKAWINAN ADAT
HUKUM ADAT
PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA/ADAT SEJAK TAHUN 1960
PENEMUAN HUKUM ADAT
HIMPUNAN PENELITIAN HUKUM ADAT ( QUESTIONAIRE ) DI BEBERAPA DAERAH PENGADILAN TINGGI
INTISARI HUKUM PERIKATAN ADAT
BAB-BAB TENTANG HUKUM ADAT
URAIAN SINGKAT TENTANG HUKUM ADAT SEJAK RR TAHUN 1854
HUKUM ADAT INDONEISA DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
HUKUM ADAT BALI & LOMBOK DALAM YURISPRUDENSI INDONESIA
DASAR-DASAR HUKUIM ADAT & ILMU HUKUM ADAT
HUKUM WARIS ADAT
HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
HIMPUNAN PENELITIAN HUKUM ADAT ( QUESTIONAIRE ) DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
HIMPUNAN PENELITIAN HUKUM ADAT ( QUESTIONAIRE ) DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
HASIL PENELITIAN PERDATA ADAT ( QUESTIONER ) DI BEBERAPA DAERAH HUKUM PENDADILAN TINGGI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NO. 1 - 84
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NO. 1 - 76
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NO. 1 - 54
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NO. 1 - 61
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NO. 1 - 60
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NO. 1 - 153
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NO. 1 - 152
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NO. 1 - 113
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NO. 51 - 144
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 1 - 44
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 NO. 1 - 57
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NO. 1 - 82
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NO. 83 - 132
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NO. 1 - 99
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NO. 1 - 80
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NO. 1 - 88
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NO. 1 - 76
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NO. 1 - 54
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NO. 1 - 76
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 1 - 79
COMPENDIUM HUKUM BELANDA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NO. 1 - 37
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NO. 1 - 177
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NO. 92 -  238
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1973 NO. 1 - 60
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NO. 1 - 170
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1951 NO. 1 - 122
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NO. 1 - 67
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NO. 1 - 98
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NO. 1 - 84
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 1 - 122
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NO. 1 - 88
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NO. 1 - 142
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NO. 1 - 76
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NO. 1 - 99
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NO. 239 - 314
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NO. 1 - 43
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NO. 1 - 91
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1952 NO. 1 - 90
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NO. 1 - 120
HIMPUNAN PERUNDANG UNDANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SE DUNIA
BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM
BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID IX 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XIV 1986
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-NDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XVI 1987
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XVII 1990
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XVIII 1990
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XIX 1991
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XI 1986
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XII 1986
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XIII 1986
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID VIII 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID X 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID IV 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID V 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID VI 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILD VII 1985
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID I 1984
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONEISA JILID II 1984
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID III 1985
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 LENGKAP DENGAN PERUBAHANNYA
HIMPUNAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
HIMPUAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GRASI TAHUN 2000-2001
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2000 NO. 16
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1996/1997 NO. 6
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2000/2001 NO. 15
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1998/1999 NO. 11
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI : 1996/1997 NO. 7
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1999/2000 NO. 13
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2000 NO. 18
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1996/1997 NO. 5
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1993/1994 NO. 1
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2001 NO. 20
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI 1998/1999 NO. 10
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2000/2001 NO. 15
INFORMASIH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2001 NO. 19
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1998/1999 NO. 9
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 1999 /2000 NO. 14
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SJDI - HUKUM) MAHKAMAH AGUNG - RI EDISI: 2000 NO. 17
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 1986  ON THE ADMINISTRATIVE JUDICIAL SYSTEM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002
UNDANG-UNDANG MEREK BARU
KUMPULAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH TANG BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH PERADILAN
BUKU HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN RI JILID XXII
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XX 1995
SOAL-SOAL HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1993
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 05 /MEN/1993
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG GRASI TAHUN 1969
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN TENAGA KERDJA (1945-1971) II
HIMPUNAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA BUKU I BAGIAN PERTAMA (1945-1960)
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN KEWARGANEGARAAN R. I. BUKU I
KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978
HIMPUNAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA BUKU II
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN ORDONANSI TERPENTING BAGI PENEGAK HUKUM ( TERJEMAHAN)
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 1976
PERATURAN PERATURAN PERADILAN
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEBIAKSANAAN KELANCARAN KELANCARAN
PERATURAN BARU TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
UU RI NO. 2 TAHUN 1980 TENTANG PEMILU DAN UU RI NO. 3 TAHUN 1975 TENTANG PARPOL DAN GOLKAR
PERUNDANG-UNDANGAN KEWARGAANEGARAAN INDONESIA
PERATURAN PERATURAN PERADILAN
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN ORDONANSI TERPENTING BAGI PENEGAK HUKUM (TERJEMAHAN)
KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN & UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDNGAN PERWAKAFAN TANAH MILIK
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERUMAHAN; INVENTARIS DAN ANALISIS
SOAL-SOAL AKTUAL HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
HIMPUNAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG ( U.U. NO. 24 TH. 1992 )
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERATURAN TENTANG GRASI
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN-PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
HIMPUNAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA BUKU I BAGAIN KEDUA (1961-1972)
RALAT HIMPUNAN MEREK-MEREK TAHUN 1973
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN BENTUK PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA BUKU I BAGAIN PERTAMA (1945-1960)
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
DAFTAR HIMPUNAN PERATURAN TINDAK PIDANA EKONOMI
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN KEWARGANEGARAAN R. I. BUKU II
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XXI 1995
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA JILID XX 1995
DAFTAR PETUNJUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1959-1976
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DISUSUN MENURUT SISTEM ENGLEBRECHT
DE WETBOEKEN, WETTEN EN VERORDENINGEN, BENEVENS DE GRONDWET VAN DE REPUBLIEK INDONESIE
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM ENGLEBRECHT
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM ENGLEBRECHT
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIKINDONESIA MENURUT SISTEM ENGELBRECHT
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG & PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN NEGARA JILID II
HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG & PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN NEGARA JILID III
HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG & PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN NEGARA JILID I
HIMPUNAN PERATURAN HUKUM AGRARIA
PERUNDANG-UNDANGAN SENJATA API DAN BUNGA API
HIMPUNAN PERATURAN PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA BUKU KE X
HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KEARSIPAN REPUBLIK INDONESIA
ENSIKLOPEDIA PERUNDANG UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN PERATURAN GAJI & TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPRES NO. 14 A TAHUN 1980 UU NO. 1 TAHUN 1980 APBN 1980/1981
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN 1992 (UU NO. 25 TH. 1992)
UNDANG-UNDANG PENGANGKUTAN 1992
PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI
KETETAPAN-KETETAPAN MPR - RI 1993 TERMASUK GBHN 1993-1998
MENYONGSONG PEMILU 1982
PEDOMAN PELAKSANAAN APBN UU NO. 2/1979- KEPPRES NO. 14/1979
HIMPUNAN PERUNDANG UNDANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SE DUNIA
HUKUM KESEHATAN INDONESIA
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1967 NO. 2818-2845
SIMPOSIUM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN KEDUDUKAN TANAH-TANAH ADAT DEWASA INI
PENINJAUAN KEMBALI PRODUK-PRODUK LEGISLATIF (PELAKSANAAN KETETAPAN MPRS NO. XIX/MPRS/1966)
PEDOMAN TEKNIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
P P NO. 3 TAHUN 1980 TENTANG PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEDJARAH PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGANNJA DI INDONESIA SEDJAK 1942
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MPR 1983
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN TENAGA KERDJA ( 1945-1970 )
HIMPUNAN PERATURAN PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG HUKUM MILITER KUHPT - KUHDT - PDT DAN HAPT
KUHP AUSTRALIA SEBAGAI PERBANDINGAN
KUHP ARGENTINA SEBAGAI PERBANDINGAN
KUHP JEPANG SEBAGAI PERBANDINGAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA YANG TELAH DISEMPURNAKAN DILENGKAPI DENGAN CARA PENDAFTARAN CIPTAAN
KONSTITUSI JEPANG
KONSTITUSI SOVIET
PARPOL, GOLKAR, ORMAS DAN KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARPOL ATAU GOLKAR
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN UU RI NO. 5 TAHUN 1991
KETETAPAN-KETETAPAN MPR 1978
HIMPUNAN KOMENTAR PERGURUAN TINGGI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 2006
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PERKARA PERDATA TAHUN 2006
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PERKARA PERDATA TAHUN 2007
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PERKARA PERDATA TAHUN 2003
HIMPUNAN KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN OLEH PAKAR HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
HIMPUNAN KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN OLEH PAKAR HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1994 NO. 3539-3582
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1995 NO. 3583-3618
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1997 NO. 3666-3723
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 2002 NO. 4167-4254
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 2004 NO. 4353-4464
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1960 NO. 1921-2118
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1964 NO. 2606-2724
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1953 NO. 349-491
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1962 NO. 2372-2522
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1976 NO. 3065-3093
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1981 NO. 3188-3209
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1954 NO. 492-741
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1961 NO. 2122-2371
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1963 NO. 2523-2605
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1980 NO. 3155-3187
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1955 NO. 742-933
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1966 NO. 2496-2817
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1974 NO. 3019-3046
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1958 NO. 1493-1725
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1973 NO. 2994-3018
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1956 NO. 941-1147
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1975 NO. 3047-3064
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1977 NO. 3094-3113
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1978 NO. 3114-3129
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1957 NO. 1137-1494
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1959 NO. 1727-1918
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1972 NO. 2980-2993
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA
HIMPUNAN KEPUTUSAN PENGESAHAN NAMA-NAMA PERSEROAN TERBATAS TAHUN 1987
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
HIMPUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GRASI TAHUN 1974
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 19941 TENTANG KEJAKSAAN RI
HIMPUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI TAHUN 1998-2001
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN DAN LAPORAN PERUBAHAN
TERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA ASING DI BIDANG KEWARGANEGARAAN
TERJEMAHAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
TERJEMAHAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN RI
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN DAN LAPORAN PERBUHAN AGGARAN DASAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NO. 1 - 52
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NO. 4465 - 4594
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NO. 4675 - 4799
HIMPUNAN KEPUTUSAN TENTANG GRASI TAHUN 1991
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS TAHUN 1983
HIMPUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GRASI TAHUN 1987
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUKU II TAHUN 2000 NO. 170 - 273
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUKU I TAHUN 2007 NO. 1 - 52
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NO. 1 - 131
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NO. 1 - 50
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUKU II TAHUN 2007 NO. 53 - 58
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUKU I TAHUN 2000 NO. 1 - 169
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NO. 1 - 160
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NO. 1 - 198
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NO. 133 - 171
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NO. 1 - 76
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NO. 1 - 166
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 1-79
ENSIKLOPEDI INDONESIA 5 P-SHF
ENSIKLOPEDI INDONESIA 4 KOM-OZO
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NO. 4255-4352
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NO. 1-54
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN KUHAP
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DARAH TINGKAT I SUMETARA BARAT TAHUN 1980
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP JILID 1
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHPJILID 3
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP JILID 2
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH AGUNG RI
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH AGUNG RI
KLIPING HUKUM DAN PERADILAN
PROFIL PERPUSTAKAAN MAHKAMAH CAGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
KATALOG KOLEKSI BERANOTASI VOLUME 6 TAHUN 2015
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI
BIBLOGRAFI PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA VOLUME 6 TAHUN 2015
RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR TAHUN 2013
PROFIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BUKU STATISTIK PERKARA PERDATA TAHUN 2015
BUKU STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2015
YURISPRUDENSI HUKUM WARIS SERI HUKUM ASAT II
HUKUM WARIS HUKUM KELUARGA HUKUM PEMBUKTIAN MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA (BW)
HUKUM WARIS INDONESIA MENURUT PERUNDANGAN, HUKUM ADAT, HUKUM AGAM HINDU-ISLAM
ASPEK-ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014-2015
BEBERAPA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
KUMPULAN LENGKAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA
PENGANTAR TENTANG KRIMINOLOGI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PERBUHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
HIMPUNAN PUTUSAN PENGAADILAN NIAGA PERKARA NIAGA TAHUN 2013
PEMBAHARUAN HUKUM MEREK INDONESIA (DALAM RANGKA WTO, TRIPS) 1997
PEDOMAN PELAKSANAAN KITAB UNDAN-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ISLAM KELUASAN DAN KEADILANNJA
KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TETANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
ANEKA PERMASALAHAN DALAM RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI
TINDAK PIDANA SUBVERSI SUATU TINJAUAN YURIDIS
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM AGRARIA
BUKU STATISTIK PERKARA PERDATA TAHUN 2013
BUKU STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2013
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
HIMPUNAN KOMENTAR PERGURUAN TINGGI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 2013
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PERKARA PIDANA TAHUN 2013
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PERKARA PERDATA TAHUN 2013
HIMPUNAN KONVENSI, RATIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
KETETAPAN-KETETAPAN MPR RI HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999 BESERTA PERUBAHAN PERTAMA UUD 1945
STANDAR PERPUSTAKAAN KHUSUS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
EKSPLORASI MATEFISIKA JIWA MANUSIA
PENGKAJIAN TENTANG PELAKSANAAN DIKLAT SETIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PUSDIKLAT
PELAKSANAAN DAN HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI
PENGKAJIAN TIITK SINGGUNG KEWENANGAN ANTARA PTUN DENGAN PENGADILAN TIPIKOR
DINAMIKA HUKUM KEWARISAN ISLAM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA
PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
EKSISTENSI KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF NORMA DAN TUNTUTAN EKONOMI
PENGKAJIAN TENTANG PUTUSAN PRA PERADILAN
KEDUDUKAN PANITERA PENGGANTI  DALAM SITEM KEPEGAWAIAN DI MAHKAMAH AGUNG RI
MAKNA MENGGALI DAN MENGIKUTI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH
PENGKAJIAN PUTUSAN-PUTUSAN PERDATA LINGKUNGAN
PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
HIMPUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2000-2015
STANDAR PERPUSTAKAAN KHUSUS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
PEMANTAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
PELATIHAN HUKUM PIDANA KHUSUS BAGI HAKIM TINGGI
PELATIHAN TEMATIK EKONOMI SYARIAH BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA
DASAR KEWENANGAN DAN ALASAN-ALASAN PENANGGUHAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRI
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TETANG SISTEM PERADILAN ANAK
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASDAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASDAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2015
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016
RANGKUMAN KARYA TULIS ILMIAH DI BIDANG HUKUM
SEBUAH PENILAIAN ATAS WEBSITE PENGADILAN TAHUN 2011
BUKU STATISTIK PERKARA PERDATA TAHUN 2012
BUKU STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2012
DOKUMENTASI SUATU DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
ANTINOMI INVESTIGASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK SUATU TINJAUAN ATAS PRINSIP-PRINSIP YURIDIS FISKAL
KOMPILASI BEBRAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 S.d 2014
UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK UNDANG-UNDANG PERMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK
UNDANG-UNDANG ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNDAN-UNDANG KESEHATAN UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA
PANDUAN KADARKUM
PANDUAN KADARKUM
UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERATURAN PELAKSAANNYA
UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
PANDUAN KADARKUM
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
UNDANG-UNDANG KESEHATAN UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS MPR, DPR, DAN DPRD
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK UNDANG-UNDANG PERMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA
UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK UNDANG-UNDANG PERMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK
UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
UNDANG-UNDANG ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG R.I NO. 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (UU. NO. 7/1984)
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (UU. NO. 7/1984)
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI
BACAAN BAGI KADARKUM
BACAAN BAGI KELUARGA SADAR HKUM (KADARKUM)
BACAAN BAGI KELUARGA SADAR HKUM (KADARKUM)
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITERA PENGADILAN TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2003-2006
HIMPUNAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM BIDANG TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : PENGKAJIAN ASAS, TEORI, NORMA, PRAKTIK DAN PROSEDURNYA
HIMPUNAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM BIDANG PIDANA MILITER MAHKAMAH AGUNG RI
HIMPUNAN KOMENTAR PERGURUAN TINGGI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 2010
HIMPUNAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (JUDGE MADE LAW)
KUMPULAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
KUMPULAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT PENGADILAN TINGGI BENGKULU
KUMPULAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2003
INFORMASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN INDUSTRIAL
HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NO. 3922-4069
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2004
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2005
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2006
HIMPUNAN MEREK-MEREK TAHUN 1975
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PRODUK REGULASI MAHKAMAH AGUNG RI
RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PUTUSAN MA
KEDUDUKAN DAN RELEVASI YURISPRUDENSI UNTUK MENGURANGI DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN
REHABILITAS PENCARI KEADILAN MISKIN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DIMUKA PENGADILAN
PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERSADILAN SEDERHANA CEPAT DAN RINGAN
HIMPUNAN KOMENTAR PERGURUAN TINGGI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 2010
KOMPILASI BEBRAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERADILAN UMUM
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPRRI TAHUN 2001
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2003-2010
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DILUAR KUHP Jilid 5
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILU
HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2007-2008
HIMPUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DAN PERATRAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI TAHUN 1951-2007
HIMPUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 1951-2005
HIMPUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 1951-2008
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SISTIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (SJDI) HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM ENGELBRECHT
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN PEREMPUAN
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN PEREMPUAN
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2010
STATISTIK PERKARA PERDATA TAHUN 2010
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [JDI - HUKUM] MAHKAMAH AGUNG - RI
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [JDI - HUKUM] MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [JDI - HUKUM] MAHKAMAH AGUNG
PROYEK PENINGKATAN TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG - RI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA KUHP Jilid 3
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA KUHP Jilid 1
HIMPUNAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP JILID 1
HIMPUNAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP JILID 2
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertahan & Ppat Thn 2006
HIMPUNAN PERATURAN PERUDANGAN PERTANAHAN DAN PPAT, KEHUTANAN- LINGKUNGAN HIDUP & AMDAL 2007
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PERTANAHAN DAN PPAT 2008-2009